Dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di tubuh Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya pada lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, mengundang Kepala BPS(Badan Pusat Statistik) Provinsi NTB Bapak Suntono untuk berbagi pengalaman mendapatkan WBK/WBBM sebagai gambaran dan motivasi bagi satker-satker lain khususnya di bawah Kanwil kemenkumham NTB. Selain itu juga pada kegiatan ini dibahas mengenai evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data IPK dan IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan via aplikasi zoom yang diikuti oleh seluruh satuan kerja dibawah Kemenkumham Wilayah NTB.Kegiatan di awali dengan pemaparan dari Kepala BPS Provinsi NTB bapak Suntono, dalam pemaparannya membagikan pengalaman Kantor BPS Provinsi NTB mendapat predikat WBK/WBBM. Menurut Suntono ada beberapa kiat-kiat penting yang harus di perha tikan dalam menjemput predikat WBK/W BBM. Salah satunya komitmen kepala satker yang harus mempunyai tekad sungguh-sungguh dan maksimal dalam melaksanakan rekomendasi yang di berikan oleh Kemenpan RB. Kemudian adanya dukungan dari semua pihak baik dari eksternal maupun internal dalam membangun zona integrasi wbk/wbbm ini. Selain itu juga disetiap satker itu dituntut harus kreatif dalam membangun inovasi untuk mendukung proses bisnis institusi baik inovasi dalam bidang Teknologi informasi ataupun bidang yang lainnya.
Penjelasan selanjutnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data IPK dan IKM, strategi-strategi melakukan perubahan layanan yang baik, pentingnya dilakukan survei, catatan-catatan hasil evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, rekomendasi yang diberikan kepada satuan kerja yang belum berhasil meraih WBK/WBBM, serta langkah-langkah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil atau evaluasi, pelaporan dan publikasi.
#lpka_loteng #pasti #wbkwbbm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar